Info Baris :
SELAMAT DATANG di Website Resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). Pastikan Jika Sejawat Adalah Internis, Telah Mendaftar & Terdaftar Sebagai Anggota PAPDI. Pendaftaran Dapat Dilakukan di Cabang PAPDI Tempat Sejawat Berdomisili #### 
Untitled Document
Posisi : Home » sejarah

Kepingan Perjalanan Selama 52 Tahun

“Jika jiwa kebersamaan pada ahli penyakit dalam tetap terjaga, apapun tantangan tersebut dapat dihadapi.”
 16 November 1957. Sebuah perkumpulan ahli penyakit dalam Indonesia didirikan dengan nama Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) . Yang dapat menjadi anggota : para dokter ahli yang diakui oleh Panitia Pendaftaran Dokter Ahli IDI, spesialis lain, dokter lain, dan sarjana umumnya yang menaruh minat besar terhadap ilmu penyakit dalam atau kardiologi. Sebelumnya, pertemuan-pertemuan diadakan untuk membahas pembentukan organisasi tersebut. “Dokter penyakit dalam pada awalnya berkumpul di St. Carolus untuk rapat-rapat (pembentukan),” ujar Prof. Dr. Sjaifoellah Noer, MD, SpPD, K-GEH, mantan Ketua Umum PB PAPDI tahun 1987-1993.

Pada saat itu, terbentuk susunan pengurus, Prof. D. Biran sebagai ketua, Dr. Gan Tjong Bing sebagai panitera, dan Dr. Que Giok Sien sebagai bendahara. Program pertama, setiap bulan pada hari Rabu minggu ke-4 diselenggarakan malam klinik untuk seluruh anggota. Dan, di sebuah ruang kuliah Bagian Ilmu Penyakit Dalam RSUP Jakarta, acara pertama dilakukan. Dr. Djoa Liang Ham berbicara tentang “Lupus Erythematosus” di malam klinik pertama, Rabu, 29 Januari 1958 pukul 20.00 WIB.

Kongres pertama PAPDI dilakukan di Jakarta,  pada 22-26 September 1971. Pada saat itu terpilih Prof. Dr. Utojo Sukaton, SpPD, K-EMD sebagai Ketua Umum PB PAPDI. Lamanya jeda saat PAPDI terbentuk hingga kongres pertama dijelaskan oleh Prof. Sjaifoellah Noer : “PAPDI sepertinya pernah mati suri,” ujar Prof. Sjaifoellah. Ia sendiri, mulai diajak untuk mengurus PAPDI, saat periode kepengurusan Prof. Utojo, sepulangnya ia dari Amerika. Ia masih ingat, betapa Prof. Utojo selalu bertanya, “Kapan pulang?” ketika ia masih berada di Amerika. Ia pun urung tinggal di negara Paman Sam, dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia
 Kongres kedua dilakukan di Surabaya pada 27-30 September 1973. Sidang ini dihadiri oleh semua cabang PAPDI pada saat itu yaitu 5 cabang : Medan , Jakarta , Bandung , Semarang , dan Surabaya . 3 cabang baru juga disahkan yaitu Yogyakarta, Padang , dan Manado . Pemilihan ketua yang dilakukan pukul 17.00 mengesahkan Prof. Utojo Sukaton sebagai Ketua Umum untuk kedua kalinya.

Bandung sebagai tempat acara kongres nasional ke-3 tahun 1975, mengadakan acara seksi wanita, yang diikuti oleh 110 keluarga peserta. Pada kongres ini juga dibuat keputusan di bidang pendidikan bahwa dibentuk National Board of Examination dan menetapkan lama pendidikan penyakit dalam sedikitnya 4,5 tahun. Untuk keseragaman kurikulum, ditetapkan subspesialisi mencakup 7 bidang. Pembentukan perkumpulan ahli super spesialisasi/sub spesialisasi Ilmu Penyakit Dalam hanya bisa atas persetujuan sementara PB PAPDI dan disahkan dalam kongres. Perkumpulan-perkumpulan ini tetap berinduk pada PAPDI. PAPDI juga mengutamakan pendidikan internis umum. Dalam kongres di Bandung ini juga ditetapkan bahwa ketua PB tidak usah menjadi Ketua Dewan Penilaian Keahlian.

Lambang, Bendera, dan Mars PAPDI

Sebuah organisasi tidak lengkap jika tidak memiliki atribut lambang. Dalam kongres ke-3 tersebut sidang memutuskan agar PB membentuk panitia khusus untuk menentukan lambang PAPDI, yang diketuai oleh Bandung dengan anggota-anggotanya yaitu Jakarta , Yogyakarta, dan Surabaya . Diputuskan agar diadakan sayembara untuk membuat lambang PAPDI.

Lambang tersebut akhirnya disepakati pada kongres PAPDI ke-4 tahun 1978 di Medan, Sumatera Utara. Perhatian khusus pun dilakukan pada lambang, agar hanya dipancangkan pada kongres atau konker PAPDI saja. Disepakati pula vandel dapat disesuaikan warna aslinya tanpa tahun, dan stempel dibuat disesuaikan dengan lambang. Bendera PAPDI hanya dimiliki oleh dan dipasang pada waktu Kongres dan Konker. Bendera PAPDI harus merupakan pendamping bendera kebangsaan sebagaimana lazimnya.

Pada kongres ke-4 di Medan tahun 1978 terdapat usul agar dibentuk Panitia Mars PAPDI yang diangkat oleh PB dengan memperhatikan lagu pada Kongres PAPDI IV yang diciptakan cabang Medan. Mars PAPDI yang dikumandangkan pada pembukaan kongres PAPDI V disetujui sidang dan dinyanyikan pada setiap kongres PAPDI. Pada kongres ke-5, PAPDI mengusulkan kepada pemerintah agar menetapkan hari khusus sebagai perhatian terhadap kaum lanjut usia.

Kongres PAPDI ke-8 di Ujung Pandang memilih Prof. Sjaifoellah Noer sebagai ketua. Sebelumnya Prof. Sjaifoellah Noer terpilih menjadi wakil ketua PB PAPDI. “Kami seperti urut kacang saja,” ujar Prof. Sjaifoellah Noer mengomentari terpilihnya ia sebagai Ketua. Pada pemilihan ketua umum PB tersebut, Prof. Sjaifoellah mengenang, secara aklamasi ia sudah didaulat menjadi ketua. Namun agar demokratis, sidang menghendaki agar paling tidak ada 3 nominasi ketua umum PB PAPDI. Akhirnya, Prof. Dr. Jose Roesma, Ph.D, Sp.PD, K-GEH, yang tengah tidur di kamarnya dibangunkan dan diminta sebagai nominator. Padahal, Prof. Roesma sebenarnya tidak bersedia untuk dicalonkan. Prof. Sjaifoellah Noer pun terpilih kembali menjadi ketua pada kongres PAPDI ke-8. Pada kongres PAPDI sebelumnya, yaitu Kongres PAPDI ke-6, diramaikan dengan usul dari cabang Bandung, agar diselenggarakan acara kesenian pada setiap kongres.

Prof. Sjaifoellah mengenang, suatu kali Prof. Syahbudin Harun mengusulkan agar dibuat kartu dan nomor angggta. “Kartu anggota dibuat sedemikian rupa, sehingga jika orang melihat kartu anggota tersebut langsung mengetahui, apakah ini anggota penuh, masih dalam masa pendidikan, atau anggota luar biasa,” kata dokter yang menjalani pendidikan kanjutan Internist Gastroenterology di Universitas California, Amerika ini.
 Buku agenda dengan warna yang berganti setiap tahun, juga dibuat dalam masa kepemimpinan Prof. Sjaifoellah Noer. “Ada yang membantu mensponsori dan mendistribusikanaya kepada seluruh anggorta PAPDI,” aku pria kelahiran Palembang 28 Desember 1932 ini.
 
“Periode kedua kepengurusan, saya mulai mengembangkan pusat-pusat pendidikan internis,” kata Prof. Sjaifoellah. “Yang paling menantang dalam masa kepengurusan saya, menurut saya adalah menyelengga ujian nasional spesialisasi penyakit dalam.” Ujian tersebut dilakukan 2 kali setahun. “Satu bulan sebelum penyelenggaraan kita sudah bekerja sungsang sumbel,” ujar suami dari H. Ratu Isoldiana Ratu Bagus Jayabuana ini. “Saya masih ingat, bagaimana Prof. Wiguno (Prof. Dr. Wiguno Pradjosudjadi Phd, SpPD-KGH ) memikirkan dengan serius bagaimana bentuk dan komposisi soal.”

Tak hanya soal ujian, Dewan Penilai yang juga harus mengatur orang-orang PAPDI cabang tertentu harus bertugas ke cabang mana untuk mengawasi ujian. “Kami juga harus mencari dana untuk biaya transportasi,” ujar mantan President of The Asian Pacific Association for the Study of the Liver ini.

Satu hal yang diperjuangkan Prof. Sjaifoellah adalah agar dokter yang bekerja bukan di pusat pendidikan juga dapat memperoleh gelar spesialisasi. Kepada setiap dokter yang ingin menjadi ahli penyakit dalam, peraih tanda penghargaan Satya Lencana tahun 1988 ini selalu mengatakan, ”Kami tidak mencari ahli penyakit dalam yang pintar, tapi orang yang memiliki semangat kebersamaan untuk mengembangkan penyakit dalam untuk seterusnya,” ujarnya. “Jadilah orang penyakit dalam seumur hidup untuk penyakit dalam. Jika ingin mencari uang, maka tempatnya bukan di sini.”

Usai kepemimpinan Prof. Dr. Sjaifoellah Noer, Prof. Dr. Slamet Suyono, SpPD, K-EMD  melanjutkan kepemimpinan PAPDI yang disahkan pada kongres ke-9 tahun 1993 di kota Den Pasar. Prof. Slamet mengatakan, pada saat didirikan PAPDI sangat kuat, tapi kemudian sejak tahun 1970 subspesialis berkembang dengan cepat sekali dan PAPDI menjadi kurang solid, malah sampai keluar dari Internatiobal Society of Internal Medicine (ISIM), tapi kemudian tahun 1994 kembali masuk kembali menjadi anggota.

Prof. Slamet Suyono mengemukakan sistem core curriculum (kurikulum inti) untuk memperoleh tenaga medis dengan gelar spesialisasinya. Seorang dokter umum baik lulusan baru atau yang sudah berpengalaman, setelah lulus ujian masuk, diharuskan mengikuti core curriculum selama kurang lebih 3 tahun, sebelum mengikuti pendidikan khusus spesialis. Kurikulum juga menekankan kompetensi seseorang. “Saya sering bermimpi, barangkali dengan cara seperti ini kemelut yng sudah lama berlangsung antara KKV dengan SpJP akan segera selesai,” kata pria kelahiran Bandung, 3 November 1937 ini, dalam pidatonya menjelang akhir masa jabatannya tahun 2003. Buah pikiran Prof. Slamet juga telah dipaparkan pada Forum Asean Federation of Internal Medicine di Manila tahun 1996.

Sayangnya, konsep Prof. Slamet tidak pernah terealisir. “Seharusnya kita kembali ke sistem rujukan, tapi sayang pemerintah belum cukup kuat untuk memberikan pelayanan,” kata mantan President of the ASEAN Federation of Endocrine Societies (AFES) ini. 

Selama dua periode kepengurusan Prof Slamet menjabat sebagai Ketua PB PAPDI. Kongres PAPDI ke-11 saat itu seharusnya diselenggarakan tahun 1999 bertempat di Surabaya . “Tapi karena saat itu ada pergantian millennium, maka kongres diundur menjadi tahun 2000. Kongres di Surabaya sekaligus merayakan millennium baru,” ujar Prof. Slamet. “Saya jadi menjabat sebagai ketua lebih lama 1 tahun.”

Kongres Surabaya, memilih Prof. Dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD, K-AI sebagai Ketua PB PAPDI baru untuk periode 2000-2003. “Periode tersebut PAPDI seperti biasa menjalankan fungsi pelayanan, pendidikan/pelatihan dan penelitian. Pada waktu itu peran kolegium sudah mulai nampak sehingga PAPDI sendiri lebih mengutamakan sumbangannya untuk pelayanan kesehatan. Dua masalah penting yang sering kita sebut double burden yaitu penyakit menular dan penyakit degeneratif merupakan masalah yang menjadi perhatian PAPDI,” ujar Prof. Samsuridjal.

Penyakit menular baru yaitu HIV memperberat masalah kesehatan di negeri ini. “Pada umumnya anggota PAPDI termasuk pelopor dalam penanggulangan AIDS baik di tingkat pemerintahan maupun LSM,” ujar pria kelahiran Bukit Tinggi, 3 Mei 1945 ini. Periode tahun 2000-2004 juga adalah periode perjuangan untuk mengadakan obat antriretroviral di Indonesia. “Kita bersyukur obat ARV tersebut dapat tersedia secara Cuma-Cuma pada tahun 2004 dan yang lebih membanggkan lagi obat  tersebut dapat diproduksi secara lokal. Kita juga bersyukur karena anggota PPDI terlibat aktif dalam perjuangan ini. ”

Pada 2003, kongres PAPDI ke-12 di Manado memilih Prof. Dr. A. Aziz Rani, SpPD, K-GEH sebagai Ketua PB  PAPDI. “Waktu itu kami memperkuat kelembagaan dan membuat standar profesi pelayanan penyakit dalam. Semua dokter penyakit dalam mengetahui hal itu, tapi tentu harus ada dokumentasinya,” ujar Prof. Aziz Rani. Demikian juga dibuat standar pendidikan beserta dokumentasinya. “Keseluruhan hal-hal yang mendasar seetulnya sudah ada, tapi diusahakan dibuat dalam bentuk dokumen-dokumen yang resmi,” sambung pria kelahiran Palembang, 30 Mei 1946 ini.

Suami dari Herawani, MKes ini mengatakan, pada waktu itu juga terjadi beberapa perubahan, seperti keluarnya Undang-undang Praktik Kedokteran. “Jadi, organisasi profesi mesti menyikapi dokumen legal tersebut untuk dijadikan acuan dengan adanya perubahan tadi.”

PAPDI, menurut Prof. Azis, dari sisi identitas organisasi, adalah organisasi orang-orang yang senang berfikir, menetapkan masalah, dan mencari solusinya. “Cuma kecenderunganya menjadi terlalu berorientasi ke dalam, hanya untuk mencari yang terbaik untuk profesinya. Padahal, diharapkan juga berorientasi ke luar, ke masyarakat,” ujar bapak tiga anak ini. Ahli penyakit dalam tidak cukup hanya menguasai ilmunya. Mereka juga harus memberdayakan masyarakat. Di tingkat komunitas, hal ini harus disosialisaskan.

PAPDI Medical Relief (PMR), merupakan salah satu pengembangan jaringan di tingkat masyarakat untuk berontribusi tanpa harus meninggalkan tugas pokok. “PMR statusnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang lepas dari PAPDI, tapi dia sebenarnya perpanjangan tangan PAPDI. PMR adalah salah satu jaringan yang bisa digunakan PAPDI untuk berkiprah di masyarakat,” kata konsultan Gastroentero-Hepatologi ini. PMR mempunyai visi agar bisa mengakses sumber daya internasional untuk bencana yang terjadi di tanah air. “Intinya, jika mencari partner untuk program bersama kami siap.”

Tantangan dan Kebersamaan

Prof. Sjaifoellah Noer mengatakan dalam perjalanannya PAPDI semakin menghadapi banyak tantangan. “Kita dulu masih berada pada masa konsolidasi, dan tantangannya juga banyak, seperti dibentuknya RS Jantung Harapan Kita, RS Persahabatan,” katanya. Namun, “Jika jiwa kebersamaan pada ahli penyakit dalam tetap terjaga, apapun tantangan tersebut dapat kita hadapi.”

Tantangan tersebut, salah satunya menurut Prof. Slamet Suyono adalah bagaimana meningkatkan peran internis terutama peran internis plus, yaitu tenaga ahli penyakit dalam yang memiliki tambahan keahlian. Dengan adanya internis plus yang berperan lebih besar dalam sistem rujukan akan memangkas biaya kesehatan menjadi lebih sedikit. Selain itu, “Pasien akan dilayani secara holistik, dan tidak diobati secara parsial,” ujar Prof. Slamet. 

Prof. Samsuridjal Djauzi mengatakan, tantangan yang dihadapi PAPDI terdapat di dalam organisasi dan di luar organisasi. “Dari dalam organisasi kita perlu lebih menyamakan persepsi mengenai peran PAPDI sebagai dokter orang dewasa dan pendekatan holistik. Sedangkan tantangan di luar organisasi adalah pelayanan yang terpecah (terfragmentasi),” ujar Prof. Samsuridjal. “Pengembangan ilmu harus didorong sehingga wajar terjadi percabangan ilmu namun dalam bidang pelayanan cost effectiveness harus dipertimbangkan sehingga kita harus menjalankan pendekatan holistik.”

Prof. Azis rani mengatakan tantangan-tantangan tersebut akan selalu muncul. “Bahkan di negara maju sekalipun.,” ujarnya. Meningkatkan kemampuan anggota, adanya UUPK, program resertifikasi, adalah hal-hal yang harus dibereskan oleh PAPDI. “Semua itu tidak bisa diselesaikan tanpa adanya upaya-upaya mendasar agar tujuan-tujuan yang ditetapkan dapatmemuaskan semua pihak. Dengan demikian, organisasi profesi harus membuat program untuk kepentingan anggota sendiri. Setelah ada program, mesti dilanjutkan mengenai prosedur dan monitoring.”

Selain itu, Prof. Azis Rani mengatakan, pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi . “Kalau semua orang berfikir bahwa yang melakukan pelayanan adalah orang kompeten, saya yakin tidak ada masalah. Muaranya adalah kepentingan pasien dan masyarakat.”

Jalan ke depan telah dipetakan. Tantangan telah diprediksi. Tinggal bagaimana mengatur strategi bagaimana melalui semua itu agar seluruh  anggota PAPDI dapat mencapai tujuan yang digariskan. Dan PAPDI, seharusnya telah siap...!!